PPWI Lampung Timur Berharap Kepolisian Bertindak Tegas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Tugas Jurnalis

Lampung Timur - Ketua DPC PPWI Lampung Timur, Sopyanto, mengharapkan agar aparat penegak hukum dari Polres Lampung Timur menindak tegas oknum warga yang menghalang-halangi jurnalis menjalankan tugas peliputan. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan peristiwa penyerangan dan intimidasi yang dilakukan istri terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tirinya, yang dialami wartawan pada sa’at melakukan konfirmasi terkait kasus tersebut.

“Saya sangat berharap kepada Anggota Tipidter Polres Lampung Timur untuk mengungkap kasus ini dan menindak tegas pelakunya secara cepat dan profesional, agar kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin membaik, ” harap Sopyanto, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Baca juga: Romo Syafi'i Tekankan Penegakan Hukum yang Berkaitan dengan Optimalisasi Penerimaan Negara

Sebagaimana diberitakan terdahulu bahwa kasus dugaan menghalang-halangi jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya oleh oknum warga Desa Sumur Bandung, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinisi Lampung, telah dilaporkan ke Polres Lampung Timur. Laporan kasus dugaan tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksaknaan Pers berupa penyensoran atau pelarangan penyiaran dan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dilaporkan ke Polres Lampung Timur pada senin 28 Agustus 2023 oleh Hermansyah seorang jurnalis dari media Warta Polri, telah memasuki tahap penyelidikan.

Berita terkait di sini: Penyelidikan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihentikan Oleh Polres Lamtim, Mawar: Saya Akan Terus Meminta Keadilan (https://detikpos.id/uncategorized/penyelidikan-atas-laporan-dugaan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dihentikan-oleh-polres-lamtim-mawar-saya-akan-terus-meminta-keadilan/)

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Kepada awak media, Hermansyah secara singkat mengatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan. Hal ini diketahuinya setelah menerima Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Lampung Timur.

“Yaa, saya sudah menerima SP2HP terkait kasus dugaan Tindak Pidana Tentang Pers. Sesuai yang tercantum dalam SP2HP yang saya terima pada Selasa, 3 Oktober 2023, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan, untuk selanjutnya kami menantikan hasil dari penyelidikan dari Polres Lampung Timur, ” ujar Hermansyah.

Baca juga: UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Minta Peraturan Turunan Segera Terbit

Selanjutnya, Sopyanto mengatakan bahwa selain berfungsi sebagai media informasi, pers juga sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidaklah mudah. Ketika jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang terjadi di lapangan. Untuk itu sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani laporan dugaan kekerasan atau intimidasi maupun tindakan menghalangi dan menghambat pelaksanaan tugas jurnalis oleh pihak tertentu.

“Fungsi pers, disamping sebagai media informasi, berfungsi juga sebagai sosial kontrol yang dilindungi oleh undang-undang. Tidaklah mudah menjadi seorang wartawan, pada saat jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang akan terjadi, ” kata Sopyanto.

Baca juga: PBNU tetapkan 3 Februari 2022, Awal Bulan RaJab

Keberadaan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi, sambungnya, sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta lapangan yang diperoleh seorang jurnalis. “Maka dari itu sudah seharusnya APH bertindak tegas ketika ada laporan dari wartawan terkait tindakan dari seseorang maupun kelompok yang dapat menghalangi maupun menghambat pelaksanaan tugas turnalistik wartawan, ” beber Sopyanto.

Senada dengan Sopyanto, Ketua Umun PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, merasa prihatin ketika ada anggotanya yang mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh seseorang sehingga kegiatannya untuk mencari, mengumpulkan dan menyampaikan informasi terhalangi dan terhambat. Untuk itu tokoh pers nasional ini berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dan profesional dalam menangani kasus penyerangan dan intimidasi yang dilaporkan oleh Hermansyah.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

“Mencermati kondisi belakangan ini, saya merasa amat prihatin, banyak perlakuan tidak pantas, bahkan membahayakan jiwa, yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap para jurnalis, sehingga menyebabkan kerugian materil maupun moril yang dialami oleh wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pekerja pers, ” ucap Wilson Lalengke, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Terkait laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang dilaporkan oleh anggota PPWI, Hermansyah, dirinya berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Sudah seharusnya Polres Lampung Timur bertindak secara profesional dalam melayani laporan masyarakat sesuai dengan jargon ‘Polisi Presisi’ yang saat ini digaungkan ke publik.

“Ungkap dan tangkap siapapun pelaku yang menghalangi ataupun menghambat tugas jurnalistik para wartawan. Aparat harus bekerja secara professional, adil dan tidak terjebak dalam sistim kerja membela yang bayar, jangan tebang pilih, sehingga citra Polri dapat kembali membaik di mata masyarakat, ” tutup Wilson Lalengke. (APL/Red)